Translate

Saturday, June 28

Penyadapan dan Perlindungan Hak Privasi

Informasi Halaman :
Judul Artikel : Penyadapan dan Perlindungan Hak Privasi
URL : http://qizz234.blogspot.com/2014/06/penyadapan-dan-perlindungan-hak-privasi.html
Bila berniat mencopy-paste artikel ini, mohon sertakan link sumbernya. ...Selamat membaca.!


Pemberitaan terkait kemungkinan Jerman bergabung  sebagai“full party” dengan kelompok kerja sama intelijen yang disebut “The Five Eyes Alliance” (“Aliansi lima mata”) cukup kontroversial dan mengejutkan  dunia intelijen. Sebelumnya Jerman memprotes keras Amerika Serikat, pemimpin “The Five Eyes Alliance”, karena telah memata-matai/menyadap pembicaraan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel.
The Five Eyes Alliance dibentuk pada tanggal 5 Maret 1946 oleh Inggris dan Amerika Serikat, yang kemudian memasukkan Kanada, Selandia Baru, dan Australia di tahun berikutnya. Dalam perkembangannya, The Five Eyes Alliance telah mengikutsertakan beberapa negara lainnya, khususnya anggota NATO, sebagai second party.


The Five Eyes Alliance juga telah mengikutsertakan sejumlah negara lain sebagai third party,seperti Jerman, Belgia, Italia, Spanyol, Swedia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Dalam kerja sama tersebut, anggota penuh The Five Eyes Alliance memperoleh jaminan untuk tidak saling memata-matai. Sementara manfaat yang diperoleh para anggota second dan third partyterbatas pada information sharing, tidak ada jaminan untuk tidak dimata-matai.
Menurut Staf Khusus Presiden RI Bidang Hubungan Internasional (21 Januari 2014) perluasan keanggotaan The Five Eyes Alliance dengan mengikutsertakan second dan third party telah menciptakan suatu “intelligence bloc”. Perluasan tersebut dilakukan sesuai fault line kepentingan sehaluan yang ideologinya berhulu pada masa Perang Dingin.
Keikutsertaan negara-negara sahabat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura berpotensi mengganggu hubungannya dengan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk senantiasa menegaskan prinsip-prinsip saling percaya dan hubungan saling menguntungkan (mutual beneficial relationship) dalam bentuk kerja sama dengan negara-negara tersebut.
Terkait masalah intelijen, pada tanggal 3 Desember 2013, di Bali, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Brasil mengadakan pertemuan  untuk memperkuat hubungan kerjasama kedua negara. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yang krusial dalam penguatan etika hubungan antarnegara dan kerja sama internasional adalah masalah penyadapan oleh agen intelijen suatu negara terhadap negara lain dan perlindungan hak privasi individu.
Dalam hal ini Brazil menyampaikan penghargaan atas dukungan, kerjasama, dan peran aktif Indonesia dalam mendukung Resolusi Right to Privacy in the Digital Age yang telah disahkan oleh PBB pada tanggal 26 November 2013.  
Resolusi yang telah disahkan oleh PBB tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak kerahasiaan pribadi (privacy rights) dan kebebasan berpendapat di era digital. Resolusi ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari terungkapnya (dugaan) penyadapan oleh Amerika Serikat pada  beberapa kepala negara di dunia dan praktik-praktik intelejen lainnya yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.  Seperti juga telah diberitakan, penyadapan juga diduga dilakukan oleh Australia pada Presiden dan pejabat tinggi RI lainnya.
Karena itu, terkait Resolusi Right to Privacy in the Digital Age tersebut  pada tanggal 23 dan 24 April 2014 akan diselenggarakan The Global Multistakeholder Meeting on the Future of the Internet Governance.  Pertemuan ini merupakan langkah internasional penting untuk melindungi hak-hak privasi dalam hubungan antarnegara.
Namun demikian, Resolusi Majelis Umum PBB tersebut hanyalah salah satu bentuk “soft law”, karenanya hal-hal yang diatur di dalamnya belum mengikat secara hukum. Agar mengikat secara hukum,  perlindungan terhadap kerahasiaan dan hak-hak privasi khususnya dalam hubungan antarnegara bersahabat perlu dirumuskan dalam suatu instrumen “hard law” seperti konvensi atau perjanjian international.
Jerman dan Brasil sebagai penggagas resolusi dan Indonesia sebagai negara co-sponsor  dapat mendorong agar hal-hal yang dituangkan dalam resolusi ini dirumuskan kedalam suatu konvensi.
Selain itu, forum KTT ASEAN 2014 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk merumuskan konvensi yang mengatur hal ini. Soal penyadapan ini, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk mengangkat isu ini dalam KTT ASEAN 2014 sebagai reaksi dari dilakukannya penyadapan kepada beberapa Kepala Negara ASEAN oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
Australia, China, Amerika Serikat, dan negara mitra ASEAN lainnya harus dilibatkan dalam pembahasan rancangan konvensi ini agar kejadian (dugaan) penyadapan dan pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Mereka dan negara lain dapat menjadi pihak pada Konvensi melalui proses aksesi (accession).
Konvensi ini bisa disebut ASEAN Convention on the Protection of Privacy Rights and Secrecy in International Relations. Konvensi dibentuk untuk  meng-counter strategi intelijen The Five Eyes Alliance dan memperkuat hubungan saling percaya  dan menguntungkan antarnegara ASEAN dan negara mitra.
Opsi kebijakan
Namun pembentukkan Konvensi ASEAN tersebut bukanlah satu-satunya opsi kebijakan.  Ada tiga opsi kebijakan lainnya yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia dapat bergabung dengan The Five Eyes Alliance sebagai third party untuk memanfaatkan intelligenceinformation sharing. Namun hal ini tentunya tidak  sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945 dan politik luar negeri RI yang bebas aktif, karena intelligence bloc tersebut merupakan kelanjutan dari Perang Dingin dan pemihakan pada blok tertentu.


Kedua, Indonesia dan Brazil serta negara-negara lain dapat mengkampanyekan pembubaranThe Five Eyes Alliance karena alasan pembentukannya sudah tidak lagi relevan (perang dingin sudah berakhir). Aliansi tersebut hanya akan menimbulkan saling kecurigaan dan ketidakpercayaan (trust deficit) serta permusuhan terutama antar negara-negara sahabat.
Karena itu, Indonesia dan ASEAN hendaknya mendesak Singapura, Korea Selatan, dan Jepang untuk keluar dari The Five Eyes Alliance karena bertentangan dengan semangat kerja sama ASEAN dan prinsip hubungan baik antar negara bersahabat. Dan ketiga, opsi ini yang paling realistis, Indonesia harus terus mengembangkan atau mengadopsi teknologi canggih untuk meng-counter teknologi intelijen negara lain.



Artikel ini ditulis oleh  Roby Arya Brata (Penulis adalah Analis Hukum Internasional dan Kebijakan, SetKab RI)
Sumber: Majalah Sindo Weekly, edisi No.51 Tahun II, 20-26 Februari 2014


Jika Anda menyukai Artikel di web ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.qizz234.blogspot.com / Pusat segala Informasi

0 komentar:

Post a Comment

TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA.

Perhatian !!!
1. No link (baik live link maupun link tidak aktif);
2. Dilarang berkomentar yang tidak sesuai dengan norma, karena ini adalah
blog pendidikan;
3. Dilarang berkomentar dengan huruf kapital semua;
4. Yang tidak mematuhi, mohon maaf komentar akan dihapus.