Guru Wajib Tes Kejiwaan Secara Periodik (UU Kesehatan Jiwa Disahkan)


Wirianingsih selaku anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Kesehatan Jiwa oleh DPR maka siapa saja nantinya yang akan bekerja berkaitan langsung dengan publik harus menjalani uji kejiwaan.

Uji kejiwaan tersebut akan diberlakukan secara periodik terhadap kemampuan mengingat, berintegrasi dan sosialisasi.

Sebelum ditugaskan dan selama bertugas selalu dikontrol kesehatan kejiwaannya, Selain itu pemerintah kabupaten dan kota wajib memberi pelayanan kesehatan kejiwaan setelah UU tersebut disahkan dan pemerintah provinsi wajib menyediakan fasilitas kesehatan jiwa, minimal lima tahun setelah UU ini diumumkan.




Terakhir dia katakan melihat postur APBN-P 2014 memang sulit untuk memenuhi amanat UU Kesehatan Kejiwaan tersebut.