KPI Larang Lembaga Penyiaran Tayangkan 'Quick Count' Maupun 'Real Count'

KPI Larang Lembaga Penyiaran Tayangkan 'Quick Count' Maupun 'Real Count'

Dengan pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar serta menjaga integrasi nasional, Komisi enyiaran Indonesia (KPI) meminta semua lembaga penyiaran, radio maupun televisi untuk menghentikan siaran hitung cepat (quick count), real count,  klaim kemenangan dan ucapan selamat secara sepihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sampai tanggal 22 Juli 2014.



Menurut Ketua KPI, penayangan quick count Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang berasal dari lembaga-lembaga survei ,saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya. Sementara untuk real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum.


KPI mengingatkan, bahwa lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Karena itu, KPI menilai, lembaga penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

KPI juga menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi

Oleh karena itu, kata Judhariksawan, KPI meminta seluruh lembaga penyiaran harus  menghentikan siaran quick count, real count,  klaim kemenangan dan ucapan selamat secara sepihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sampai tanggal 22 Juli 2014.



KPI mengingatkan bahwa lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Karena itu, kata Judhariksawan, lembaga penyiaran tidak boleh menyampaikan muatan siaran yang mengarah pada adu domba, merusak integritas berbangsa dan bernegara, serta  cenderung membela kepentingan golongan dan kelompok tertentu.