Translate

Tuesday, July 15

Pemberkasan Honorer K2 dari Aceh Mulus

Informasi Halaman :
Judul Artikel : Pemberkasan Honorer K2 dari Aceh Mulus
URL : http://qizz234.blogspot.com/2014/07/pemberkasan-honorer-k2-dari-aceh-mulus.html
Bila berniat mencopy-paste artikel ini, mohon sertakan link sumbernya. ...Selamat membaca.!
                                              
Jika dibandingkan dengan honorer K2 asal Sumut, yang diwarnai kasus usul pemberkasan dari Pemko Medan dan Pemkab Asahan, yang tidak dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah sehingga NIP-nya tak diproses BKN. Untuk sementara, proses pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS 2013 asal wilayah Aceh tergolong mulus.



Memang diakui, sempat ada beberapa laporan yang masuk ke BKN mengenai banyaknya honorer K2 bodong asal Aceh yang ikut lulus tes CPNS.  Namun, dikatakan Tumpak, hal itu juga terjadi di hampir semua daerah dan sudah diatasi dengan mekanisme verifikasi data honorer K2 oleh masing-masing pemda, sebelum diusulkan pemberkasan NIP-nya ke BKN.

Ada  22 kabupaten/kota di wilayah Aceh dan Pemprov Aceh yang mengikutkan honorer K2 tes CPNS 2013, dengan jumlah honorer K2 yang lulus tes mencapai 6.697 orang.

Jumlah itu masih "mentah" dan dipastikan menyusut jumlahnya setelah melalui proses verifikasi ulang. Rata-rata di banyak daerah, jumlah tercoret karena dipastikan sebagai honorer bodong, mencapai separohnya.
Tumpak juga memastikan, Kantor Regional (Kanreg) BKN di Banda Aceh sudah akan berdiri sebelum Oktober 2014.

Sebelumnya dia pernah menyebutkan dua alasan dibentuknya kantor yang mengurusi administrasi NIP PNS itu di Aceh.

Pertama, selama ini seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Aceh, termasuk Pemprov Aceh, harus ke Medan untuk urusan kepegawaian. Itu tidak efektif karena jauh.

Alasan kedua, ini terkait dengan bakal dibentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) dan Provinsi Kepulauan Nias, yang Rancangan Undang-undang pembentukannya sudah masuk agenda pembahasan di DPR.
Belum lagi nanti menyusul Provinsi Sumatera Sumatera Tenggara (Sumtra) dan Provinsi Sumatera Pantai Timur.

Termasuk juga jika nantinya terbentuk Kabupaten Simalungun Hataran, dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing.

Dengan bertambahnya jumlah pemprov dan pemkab, otomatis jumlah PNS bertambah dan itu akan menambah beban kerja Kanreg BKN Medan.



"Jadi kalau Kanreg BKN Banda Aceh sudah terbentuk, nantinya Kanreg BKN Medan hanya mengurusi PNS Sumut dan daerah-daerah pemekaran itu. Ya paling tidak yang RUU-nya sudah di DPR, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Nias," terangnya
Jika Anda menyukai Artikel di web ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.qizz234.blogspot.com / Pusat segala Informasi

0 komentar:

Post a Comment

TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA.

Perhatian !!!
1. No link (baik live link maupun link tidak aktif);
2. Dilarang berkomentar yang tidak sesuai dengan norma, karena ini adalah
blog pendidikan;
3. Dilarang berkomentar dengan huruf kapital semua;
4. Yang tidak mematuhi, mohon maaf komentar akan dihapus.