Translate

Friday, December 4

Draft Kebijakan BOS tahun 2016

Informasi Halaman :
Judul Artikel : Draft Kebijakan BOS tahun 2016
URL : http://qizz234.blogspot.com/2015/12/draft-kebijakan-bos-tahun-2016.html
Bila berniat mencopy-paste artikel ini, mohon sertakan link sumbernya. ...Selamat membaca.!



Dibawah ini kutipan dari draft kebijakan BOS Tahun 2016 [silahkan klik disini untuk mendownload JUKNIS BOS 2016]:

SASARAN PENERIMA DANA BOS 2016
Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).
Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.



KEBIJAKAN SEKOLAH KECIL 2016
v  Sekolah di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*; atau
v  Satap, SLB, SDLB dan SMPLB; atau
v  Sekolah di daerah kumuh/pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya;
v  Bagi sekolah swasta, minimal sudah memiliki izin operasional selama 3 tahun.
Catatan :
pengecualian kebijakan sekolah kecil antara lain :
v  Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau
v  Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau
v  Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang; atau
v  Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau
v  Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

KETENTUAN PENERIMA BOS 2016
v  Semua sekolah negeri yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen wajib menerima BOS;
v  Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen dan sudah memiliki izin operasional (kecuali sekolah kecil minimal 3 tahun) berhak menerima BOS.  Sekolah berhak menolak dana BOS dengan persetujuan orang tua siswa, dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin;
v  Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
v  Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
v  Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;
v  Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;
v  Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

DASAR PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BOS 2016
Alokasi sementara untuk penyaluran awal ditetapkan dengan dasar berikut:
v  Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1  Desember tahun sebelumnya;
v  Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;
v  Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  1 Juni;
v  Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.

DASAR PENETAPAN ALOKASI FINAL BOS 2016
Alokasi final untuk perhitungan lebih/kurang ditetapkan dengan dasar berikut:
v  Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30  Januari;
v  Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  30 April;
v  Triwulan 3 dan triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DENGAN DANA BOS 2016
v  Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;
v  Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM;
v  Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online);
v  Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
v  Peningkatan kompetensi pustakawan;
v  Pengembangan database perpustakaan;
v  Pemeliharaan perabot perpustakaan;
v  Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
v  Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah.

KEBIJAKAN PPDB 2016
v  Semua jenis pengeluaran dalam rangka PPDB;
v  Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
Ø  Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
Ø  Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
   Bahan habis pakai (ATK);
   Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
Ø  Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
Ø  Honor operator Dapodikdasmen.  Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan”.



   Catatan : Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan);
    
   Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;
v  Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MELALUI DANA BOS 2016
v  Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
v  Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
v  Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;
v  Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti;
v  Pembelajaran remedial dan pengayaan;
v  Pemantapan persiapan ujian;
v  Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;
v  Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
v  Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
v  Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi);
v  Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

KEGIATAN ULANGAN DAN UJIAN
v  Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;
v  Komponen yang dapat dibayarkan adalah:
Ø  Fotocopy/penggandaan soal;
Ø  Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
Ø  Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.

PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
v  Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang mendapat hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;
v  Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);
v  Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
catatan : Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.

LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 2016
v  Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

 Demikian draft kebijakan BOS Tahun 2016

Sumber:


Jika Anda menyukai Artikel di web ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.qizz234.blogspot.com / Pusat segala Informasi

0 komentar:

Post a Comment

TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA.

Perhatian !!!
1. No link (baik live link maupun link tidak aktif);
2. Dilarang berkomentar yang tidak sesuai dengan norma, karena ini adalah
blog pendidikan;
3. Dilarang berkomentar dengan huruf kapital semua;
4. Yang tidak mematuhi, mohon maaf komentar akan dihapus.