Pergantian Nama Kab. di Prov. Kalbar dan Sulawesi Utara

Seperti dilansir dari Situs Pemerintah, Sekretariat Kabinet RI. Dengan terbentuknya Kabupaten Landak dan Kabupaten Swapraja Kubu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, dimana semula kedua daerah itu sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 merupakan bagian Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).



Selain itu, mempertimbangkan usulan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pontianak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

“Penyesuaian administratif perubahan nama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan pemerintah ini ditetapkan,” bunyi Pasal 2 Ayat (1) PP tersebut. Sementara di ayat berikutnya disebutkan, selama jangka waktu penyesuaian, nama Kabupaten Pontianak masih dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui PP ini, Presiden menugaskan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan DPRD setempat untuk melakukan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah.

Adapun pendanaan yang diperlukan untuk perubahan nama ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pontianak.

“Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan,” bunyi PP yang diundangkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 21 Juli 2014 itu.

Kab. Sangihe dan Talaud
Bersamaan dengan keluarnya PP mengenai perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014 juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pertimbangan diterbitkannya PP ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud, serta mempertimbangkan adanya usulan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Presiden juga memerintahkan Pemerintah Kabupatan Kepulauan Sangie dan DPRD setempat untuk mensosialisasikan perubahan nama dari Kabupetan Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.



Adapun pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perubahan nama dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.